Penulis Opini: Sry Rahayu Kaino, Kabid Internal Kohati Badko Sulut-Go
Gorontalo 24 Jam, Opini - Di awal tahun 2026, Indonesia berada pada persimpangan krusial dalam perjalanan demokrasinya. Pasca-transisi kepemimpinan nasional yang penuh dinamika, bangsa ini dituntut untuk tidak sekadar menjalankan prosedur elektoral, melainkan membangun keberlanjutan politik yang substansial.
Dalam konteks ini, pemikiran Dr. Rahmat Bagja mengenai Prophetic Leadership (Kepemimpinan Profetik) menjadi oase intelektual yang menawarkan re-desain demokrasi: sebuah sistem yang tidak hanya berbasis pada suara terbanyak, tetapi berakar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang abadi.
Peradaban Islam, dalam sejarahnya, bukanlah entitas yang kaku, melainkan sebuah ekosistem nilai yang menjunjung tinggi keadilan ('adalah), musyawarah (syura), dan kesejahteraan (maslahah). Membicarakan Doktrin Peradaban Islam dalam politik kontemporer berarti membedah bagaimana nilai-nilai profetik ditransformasikan ke dalam institusi demokrasi modern.
Baca Juga: Pelantikan Ormawa FSB 2026: Dekan Tekankan Peran Strategis Mahasiswa
Dr. Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI sering menekankan bahwa demokrasi di Indonesia memerlukan pengawal yang tidak hanya memahami hukum formal, tetapi juga memiliki "integritas profetik".
Kepemimpinan profetik (Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) adalah instrumen utama untuk menjawab krisis kepercayaan publik. Saat ini, demokrasi kita sering terjebak dalam pragmatisme jangka pendek. Kepemimpinan profetik hadir sebagai antitesis, menawarkan strategi keberlanjutan yang berbasis pada visi Rahmatan lil 'Alamin.
Artinya, politik bukan hanya tentang siapa mendapatkan apa, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjaga kelestarian alam dan martabat manusia—sebuah konsep yang sangat relevan dengan tantangan krisis pangan dan ekologi yang melanda kita di tahun 2026.
Baca Juga: Digitalisasi Jadi Fokus Imigrasi Gorontalo di Hari Bhakti ke-76
Strategi membangun keberlanjutan politik di Indonesia melalui kepemimpinan profetik menuntut adanya sinkronisasi antara etika Islam dan etika publik. Dr. Rahmat Bagja selalu mengingatkan bahwa keadilan pemilu adalah fondasi stabilitas negara.
Jika proses transisi kekuasaan berjalan adil dan beradab, maka keberlanjutan pembangunan akan terjamin secara alami karena mendapatkan legitimasi moral dari rakyat.
Bagi kader HMI dan aktivis demokrasi, doktrin ini adalah panggilan untuk melakukan "jihad intelektual". Kita tidak boleh membiarkan demokrasi Indonesia berjalan tanpa ruh. Kepemimpinan profetik mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah pelayan (khadimul ummah).
Baca Juga: Imigrasi Gorontalo Perkuat Pengawasan Pesisir Cegah Masuk WNA Ilegal
Di tengah tantangan 2026, mulai dari ancaman kelaparan hingga polarisasi digital, strategi politik kita harus bergeser dari sekadar memenangkan kursi menuju strategi "memenangkan peradaban".
