Gorontalo 24 Jam — Pemerintah daerah bersama Kejaksaan Tinggi Gorontalo terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, serta perwakilan siswa-siswi dari lima sekolah di wilayah tersebut.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyampaikan bahwa program JMS merupakan langkah konkret yang efektif dalam membangun pemahaman hukum dari tingkat paling dasar, yakni pelajar.
“Program Jaksa Masuk Sekolah ini adalah langkah yang sangat baik dan berbeda. Edukasi hukum harus dimulai dari bawah, dari anak-anak sekolah, sehingga mereka memiliki pemahaman sejak dini dan tidak mudah terjerumus dalam pelanggaran hukum,” ujar Ismet Mile.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mendukung penuh keberlanjutan program tersebut dan mendorong pelaksanaannya di lebih banyak sekolah.
“Kami akan berupaya agar kegiatan ini terus dilanjutkan ke sekolah-sekolah lainnya. Ini penting sebagai langkah pencegahan agar generasi muda tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Riyono, menekankan bahwa program JMS merupakan bagian dari pendekatan preventif dalam penegakan hukum.
“Kami tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan. Melalui Jaksa Masuk Sekolah, kami memberikan pemahaman hukum kepada pelajar agar mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara,” jelas Riyono.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah agar edukasi hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Melalui sinergi ini, diharapkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan masyarakat semakin meningkat, sekaligus menekan potensi pelanggaran hukum di masa depan.***
