GORONTALO24JAM – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November kembali menegaskan betapa rentannya masyarakat ketika cuaca ekstrem berlangsung berkepanjangan.
Dalam hitungan jam, sejumlah kawasan berubah menjadi zona darurat dan memaksa warga menyelamatkan diri.
Baca Juga: Mahasiswa Keperawatan UBB Mulai PBL di Desa Labuh Air Pandan Tanggulangi Masalah Kesehatan
Peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi tidak hanya meninggalkan genangan air, tetapi juga membawa dampak sosial yang jauh lebih kompleks.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arie Sujito, menilai banjir besar tersebut sebagai sinyal kuat bahwa tata kelola risiko bencana di banyak daerah masih lemah.
Ia menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim dan kerusakan ekologi kini semakin nyata. Lemahnya koordinasi negara dalam menangani bencana berskala besar, menurutnya, turut memperburuk situasi.
“Ini memperlihatkan tantangan serius dalam konsolidasi negara dan meningkatnya ancaman kerusakan ekologi,” ujarnya, Rabu (3/12).
Arie menjelaskan bahwa masyarakat Sumatera memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana, termasuk kuatnya tradisi solidaritas sosial.
Namun, banyak warga yang tinggal di bantaran sungai atau kawasan rawan banjir tetap berada dalam posisi rentan karena keterbatasan ekonomi.
“Kelompok miskin yang tinggal di pinggiran sungai adalah yang paling merasakan dampak berat,” katanya.
Ia juga menyoroti kaitan antara ketimpangan sosial dan dampak bencana.
Minimnya akses layanan dasar serta terbatasnya perlindungan sosial membuat kelompok berpenghasilan rendah menanggung tekanan berlapis ketika bencana terjadi.
“Dampak terberat selalu dirasakan mereka yang secara ekonomi lemah,” tegas Arie.
Di tengah keterlambatan bantuan resmi, solidaritas warga kerap menjadi penopang utama pada fase awal bencana.
Baca Juga: Demokrasi Terancam di Konawe? Polres Dikecam karena Kriminalisasi Jurnalis
