Trump Siapkan Taktik Licik Ekspor Chip AI ke Dunia

Gorontalo 24 Jam | Internasional - Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan taktik baru untuk mendatangkan pundi-pundi uang ke Amerika Serikat (AS). Para pejabat AS tengah memperdebatkan kerangka regulasi untuk ekspor chip kecerdasan buatan (AI).

Dalam dokumen yang dilihat Reuters, regulasi tersebut akan mengharuskan negara lain berinvestasi di data center AI AS atau memberikan jaminan keamanan sebagai syarat untuk mengizinkan ekspor 200.000 chip atau lebih.

Aturan ini belum final dan bisa berubah. Ini jadi upaya pertama mengatur aliran chip AI ke sekutu dan mitra sejak pemerintahan Trump mencabut aturan difusi AI pendahulunya.

Tujuannya adalah mempertahankan sebagian besar pembangunan infrastruktur AI di AS dan mengarahkan pembelian melalui perusahaan cloud AS terpilih. Jika diterapkan, proposal ini akan membantu negosiasi investasi ke AS, sesuai prioritas utama Trump untuk menggenjot investasi.

Aturan baru berbeda dengan pendekatan Joe Biden yang dulu menjadikan faktor kedekatan sebagai kunci, dengan sekutu dikecualikan dari pembatasan ekspor. Aturan yang diusulkan tidak akan memengaruhi negara di daftar hitam seperti Rusia.

China, yang termasuk dalam kelompok tersebut, mendapat lampu hijau Desember 2025 untuk menerima chip AI tercanggih kedua dari Nvidia. Namun pengiriman tertunda karena persyaratan keamanan nasional yang mungkin membuat China tidak melanjutkan pembelian.

Instalasi chip skala kecil dengan kurang dari 1.000 chip juga akan membutuhkan lisensi khusus. Untuk mendapatkan pengecualian, eksportir seperti Nvidia atau AMD harus memantau chip tersebut, dan penerima harus setuju tidak menghubungkannya dengan chip lain untuk membentuk "cluster".

Perusahaan asing yang ingin mendapatkan hingga 100.000 chip perlu memberikan jaminan antar pemerintah. Pemerintahan Trump telah mewajibkan Arab Saudi untuk hal ini agar bisa membeli chip canggih.

Pemasangan hingga 200.000 chip juga bisa memerlukan kunjungan dari pejabat pengawasan ekspor AS.

Saif Khan, mantan pejabat keamanan nasional pemerintahan Biden yang kini berada di Institute for Progress, mengatakan aturan ini bisa membantu mengatasi pengalihan chip ke China dan memastikan pembangunan superkomputer AI yang lebih aman. Namun ia khawatir persyaratan lisensi yang luas digunakan sebagai daya tawar negosiasi ketimbang untuk keamanan.

Kementerian Perdagangan AS mengonfirmasi sedang membahas aturan baru dan menyatakan tidak akan seperti yang dianggap "memberatkan" dari pemerintahan Biden. Mereka akan mengikuti pola kesepakatan yang diterapkan untuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang berinvestasi di AS.

"Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mempromosikan ekspor teknologi Amerika yang aman. Kami berhasil memajukan ekspor melalui perjanjian Timur Tengah bersejarah, dan ada diskusi internal tentang formalisasi pendekatan tersebut," tulis departemen tersebut.

Draf yang dilihat Reuters tidak menyentuh ekspor bobot model, parameter kunci sistem AI yang dijaga rahasia oleh perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic. Di masa Biden, pembatasan diberlakukan pada bobot model untuk memastikan AI tercanggih dikembangkan dengan aman.

Gedung Putih, Nvidia, dan AMD belum segera menanggapi permintaan komentar.***