“Untuk sementara kami sudah menyampaikan secara lisan kepada Kapolres Boalemo dan beliau menyampaikan akan segera menindaklanjuti isu tersebut,” ujar Imran menirukan pernyataan Kapolres Boalemo.
“Nanti saya akan tindak lanjuti,” kata Kapolres saat itu.
Tak berhenti di tingkat daerah, AKPERSI memastikan langkah advokasi akan diperluas ke tingkat nasional. Organisasi tersebut berencana melaporkan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi ini kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di pusat.
Selain itu, laporan resmi juga akan disampaikan melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
“Kami akan melaporkan persoalan ini ke BPH Migas pusat. Selain itu kami juga akan menyampaikan langsung melalui DPP AKPERSI kepada Ketua Umum agar persoalan ini mendapat perhatian serius di tingkat nasional,” tegas Imran.
Dalam pandangan AKPERSI, persoalan distribusi BBM bersubsidi bukan sekadar isu pelayanan SPBU, melainkan menyangkut keadilan distribusi energi bagi masyarakat kecil.
Baca Juga: Persiapan Pasar Senggol Jelang Lebaran di Bone Bolango Mulai Dilakukan
Ketika dugaan pengisian berulang dengan kendaraan modifikasi tetap terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga integritas sistem distribusi subsidi negara.
Situasi ini sekaligus menempatkan SPBU Mananggu di bawah sorotan publik. Setelah dua kali RDP digelar dan berbagai himbauan telah disampaikan aparat, masyarakat kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi pengawas untuk memastikan distribusi Pertalite dan Solar benar-benar tepat sasaran.***
