GORONTALO24JAM - Gelombang penutupan industri dalam negeri masih terus bergulir dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari sektor tekstil hingga elektronik.
Lesunya industri hilir tersebut bukan hanya mengguncang manufaktur, tetapi juga merembet ke sektor hulu seperti petrokimia yang selama ini memasok bahan baku utama bagi berbagai pabrik dalam negeri.
Kondisi itu menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VII untuk meninjau operasional PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten.
Dalam kunjungan tersebut, Tifatul mempertanyakan apakah serangkaian penutupan industri turut berdampak pada penyerapan produk petrokimia dari Lotte Chemicel Indonesia.
“Apakah penurunan produksi dalam negeri ini berpengaruh terhadap permintaan produk Lotte Chemical? Tahun lalu saja PHK mencapai lebih dari dua juta orang akibat merosotnya industri. Apakah terlihat penurunan permintaan chemical juga?” tanya Tifatul dalam kunjungan yang digelar Jumat (21/11/2025).
Menjawab pertanyaan itu, perwakilan PT Lotte Chemical Indonesia, Jojok Hardijanto, tidak secara spesifik menyebutkan besaran dampak penutupan industri terhadap serapan produk perusahaannya.
Namun ia menjelaskan bahwa industri petrokimia saat ini menghadapi sejumlah tantangan besar yang ikut melemahkan daya saing.
Salah satunya adalah bea masuk pada LPG, bahan baku penting dalam produksi petrokimia yang membuat harga produk lokal kalah bersaing dengan barang impor.
Selain biaya produksi yang tinggi, Jojok menyoroti derasnya arus barang impor murah, terutama yang terindikasi praktik dumping.
Menurutnya, situasi ini membuat produsen lokal berada dalam posisi yang semakin terdesak akibat persaingan yang tidak seimbang.
“Kami benar-benar membutuhkan keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri tidak pelan-pelan mati. Kita sudah lihat industri keramik tumbang, lalu tekstil, kemudian elektronik. Ini bisa terus berantai kalau tidak ada langkah konkret,” jelas Jojok.
Ia menegaskan bahwa pelaku industri tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan kebijakan yang dapat menciptakan persaingan usaha yang adil.
“Mohon support, terutama berupa import barrier, agar kami bisa mandiri di negeri sendiri. Kami tidak butuh special treatment, kami hanya ingin iklim usaha yang fair,” ujarnya.
Setelah pertemuan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari kunjungan tersebut akan dibawa ke pembahasan formal di Komisi VII.
