GORONTALO24JAM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan dan pemeliharaan asrama mahasiswa milik daerah yang tersebar di sejumlah kota, termasuk Manado dan Surabaya.
Baca Juga: Mahasiswa di Tengah Demokrasi yang Gaduh Sebagai Agen Perubahan
Dalam rapat pembahasan anggaran tahun 2026, Meyke menilai asrama mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Gorontalo, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara serius dan terencana.
“Asrama mahasiswa adalah fasilitas strategis untuk peningkatan kualitas SDM Gorontalo. Karena itu, pemeliharaannya harus mendapat perhatian serius dan dikelola dengan anggaran yang jelas,” ujar Meyke.
Ia meminta penjelasan rinci terkait rencana alokasi anggaran pemeliharaan barang milik daerah (BMD) senilai Rp3 miliar, termasuk untuk 30 unit asrama mahasiswa di luar daerah. Menurutnya, keterbukaan dalam pembagian anggaran per asrama menjadi hal yang krusial.
Baca Juga: Sembako di Takengon Melambung, Warga Rela Jalan Kaki Demi Harga Lebih Murah di Bener Meriah
“Kami ingin melihat breakdown anggaran untuk masing-masing asrama. Jangan sampai anggaran besar disetujui tanpa ada rincian yang jelas,” tegasnya.
Meyke juga mengingatkan perlunya kepastian regulasi yang mengatur status pengelolaan, tanggung jawab, serta mekanisme perawatan asrama mahasiswa sebagai aset daerah. Selain itu, ia menyoroti kondisi fisik sejumlah asrama yang dinilai membutuhkan perhatian khusus.
“Kita harus tahu kapan terakhir asrama ini diperiksa. Jangan tunggu rusak parah baru diperbaiki. Ini aset daerah dan menjadi tempat tinggal anak-anak Gorontalo yang sedang menempuh pendidikan,” ungkapnya.
Baca Juga: Rekomendasi Wisata Akhir Tahun di Gorontalo, Nikmati di Under Sunset
Ia berharap anggaran tahun 2026 dapat dialokasikan secara lebih terarah dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas fasilitas mahasiswa, seraya menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal proses penganggaran dan pelaksanaannya.***
