GORONTALO24JAM — Berangkat dari tugas akhir, dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (UNEJ) berhasil menyusun sebuah policy brief yang menyoroti pemanfaatan media sosial untuk mendukung mitigasi bencana.
Baca Juga: Kekosongan Wisuda Sarjana Berakhir, INF Kukuhkan 36 Lulusan di Nagekeo
Riset tersebut dilakukan oleh Kayla Rahima Putri Wijanarko bersama dosennya, Sukron Makmun, dengan studi kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar.
Dalam penelitian itu, keduanya menemukan bahwa penggunaan media sosial oleh BPBD masih berfokus pada penyampaian informasi pascabencana.
Sementara fungsi pencegahan seperti edukasi risiko, simulasi mitigasi, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat belum dimaksimalkan.
Temuan ini dirangkum dalam policy brief berbasis skripsi Kayla yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial dalam Manajemen Bencana: Studi Kasus BPBD Kabupaten Blitar.”
Sukron Makmun menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar termasuk wilayah dengan kerawanan bencana cukup tinggi di Jawa Timur.
Meski Indeks Risiko Bencana (IRBI) pada 2024 turun signifikan menjadi 117,60 dari angka 178,37 pada 2019, kerentanan sosial dan kesiapsiagaan masyarakat dinilai masih rendah.
Baca Juga: Satlantas Inhu Gaungkan Tertib Lalu Lintas dan Penghijauan Kepada Mahasiswa Unrida
“Media sosial memiliki jangkauan yang luas, terlebih sekitar 70 persen warga Kabupaten Blitar aktif menggunakan platform digital. Seharusnya media sosial menjadi kanal utama dalam kampanye mitigasi. Namun belum adanya strategi komunikasi digital yang terarah membuat pesan edukatif tidak cukup efektif mengubah perilaku masyarakat,” jelas Sukron.
Dalam policy brief, peneliti menyoroti minimnya SDM BPBD yang terampil dalam produksi konten digital sebagai salah satu faktor penghambat.
Selain itu, ketiadaan unit khusus komunikasi daring menyebabkan pesan mitigasi kurang menarik, tidak interaktif, dan belum mampu menjangkau kelompok muda yang mendominasi ruang digital.
“Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik, padahal komunikasi dua arah sangat penting untuk membangun budaya sadar bencana,” tambah Kayla, mahasiswa Program Studi Administrasi Negara angkatan 2022.
Policy brief dipilih karena formatnya yang ringkas dan berorientasi pada isu kebijakan tertentu, sehingga dapat menjadi jembatan antara analis kebijakan dan para pengambil keputusan.
Dokumen ini memuat analisis berbasis data serta rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan.
