GORONTALO24JAM– Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 95,9 Miliar menjadi tantangan berat bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Bone Bolango tahun 2026. Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Waka Pedro, menegaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memprioritaskan belanja wajib serta mencari solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
Prioritaskan Belanja Wajib
Waka Pedro menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji pegawai, operasional pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), serta program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Dengan adanya pemangkasan TKD ini, kita harus lebih realistis dalam menyusun RAPBD. Prioritas utama harus diberikan pada belanja yang wajib dan mengikat," tegas Waka Pedro.
Dorong Efisiensi dan Inovasi
Selain itu, Waka Pedro juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan yang telah berjalan.
"Kita harus kreatif dan inovatif dalam mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini. Optimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjalin kerjasama dengan pihak swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP), serta memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain yang tidak membebani APBD," imbuhnya.
Waka Pedro berharap proses pendalaman RAPBD 2026 yang terus dilakukan secara maraton oleh Banggar DPRD dan TAPD Bone Bolango dapat menghasilkan RAPBD yang tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, meskipun di tengah kondisi keterbatasan anggaran. Ia juga menekankan perlunya pemerintah daerah menggali potensi-potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
