Gorontalo 24 Jam - Gubernur Gusnar Ismail mulai mendorong penguatan kinerja aparatur sipil negara melalui forum dialog terbuka bersama seluruh jajaran perangkat daerah. Kegiatan perdana digelar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (13/4/2026), dengan melibatkan seluruh pegawai.
Menurut Gusnar, dialog ini akan dilakukan secara bertahap di semua organisasi perangkat daerah guna menyatukan persepsi dari level pimpinan hingga pelaksana, termasuk PPPK dan tenaga alih daya. “Penyamaan persepsi itu terdengar sederhana, tetapi jika tidak disamakan maka saat implementasi akan menimbulkan bias,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang menjadi pemikiran dan kebijakan pimpinan harus dipahami secara utuh hingga ke level bawah. “Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dipersepsikan oleh gubernur harus sama sampai ke bawah,” tambahnya.
Dalam arahannya, Gusnar juga menekankan pentingnya bekerja cepat dan tidak menunda pekerjaan. Ia meminta setiap perangkat daerah mampu menyusun program prioritas dan segera merealisasikannya. “Jangan sampai ketika ditanya, jawabannya masih ‘sementara’, atau ‘sedang proses’. Itu artinya masih jauh dari terwujud,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kesiapan menghadapi kegiatan PENAS (Pekan Nasional Petani dan Nelayan), yang menurutnya masih belum merata di tiap instansi. Hal itu menjadi contoh perlunya respons cepat terhadap instruksi pimpinan.
Selain itu, Gusnar mendorong seluruh pegawai untuk memiliki inisiatif dan berani memberikan gagasan sebagai pembanding dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, organisasi akan berjalan lebih dinamis jika terbuka terhadap masukan dari berbagai level.
Dalam sesi dialog, sejumlah pegawai menyampaikan aspirasi, salah satunya terkait jam kerja. Pegawai mengusulkan adanya fleksibilitas waktu masuk, mengingat lokasi kantor BKPSDM di wilayah Bone Bolango cukup jauh dijangkau oleh sebagian pegawai.
Menanggapi hal itu, Gusnar memastikan masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi ke depan, dengan tetap mempertimbangkan disiplin kerja dan efektivitas pelayanan publik.***